Agenda Kunjungan: Pemerintah Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Tak Perlu Panic Buying

Pemerintah Menjamin Ketersediaan BBM Nasional, Masyarakat Diminta Tenang

Dari Jakarta, Kompas.com – Pemerintah menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap stabil meski ada konflik di Timur Tengah yang bisa memengaruhi harga minyak setelah Iran menghentikan aktivitas di Selat Hormuz.

Juru Bicara Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) Dwi Anggia mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru membeli BBM secara massal. “Kita mengingatkan masyarakat karena stok BBM nasional sudah mencukupi standar minimum rata-rata, sehingga tidak ada alasan untuk mengambil langkah panik,” ujarnya di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

“Stok BBM kita akan terus dipertahankan di atas ambang minimum 21 hari. Jadi, setiap BBM yang dipakai pasti diisi kembali agar kondisi tetap seimbang,” tambah Dwi.

Dwi menjelaskan bahwa pasokan BBM berasal dari produksi dalam negeri maupun negara-negara alternatif di luar wilayah Timur Tengah. “Dengan sumber pasokan yang meliputi beberapa negara, kita bisa memastikan bahwa stok tidak akan habis dalam waktu singkat,” katanya.

Menurut Dwi, tindakan panic buying justru bisa merugikan masyarakat sendiri. “Kondisi yang normal justru bisa berubah menjadi kacau jika masyarakat terlalu reaktif tanpa dasar yang jelas,” imbuhnya.

Pertamina Siagakan Satgas Ramadhan dan Idul Fitri untuk Jaga Stok BBM

Corporate Secretary PTPertamina (Persero) Arya Dwi Paramita menyatakan bahwa perusahaan telah menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri hingga 1 April 2026 mendatang. “Kami melakukan penguatan pengawasan 24 jam untuk memastikan pasokan BBM dan LPG tetap terjaga,” ujarnya.

“Meski tugas Satgas berakhir, Pertamina tetap menjalankan operasional sejak sebelum dan sesudah Lebaran untuk menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat,” terang Arya.

Arya menegaskan bahwa 7.800 SPBU di seluruh Indonesia terus beroperasi. Lebih dari 2.000 SPBU melayani konsumen selama 24 jam sehari. “Jadi, panic buying tidak perlu terjadi karena semua sudah disiapkan secara optimal,” jelasnya.

KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam rangka menggali mekanisme pengadaan proyek di Direktorat Jenderal Kebudayaan (DJKA). Hal ini dilakukan sebagai upaya transparansi dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya energi.