Topics Covered: Politik, RI-Jepang kerja sama hingga Prabowo buat perpres BNPT
Beberapa Isu Politik yang Mendapat Perhatian Pada Hari Ini Mencakup Kerja Sama Pertahanan RI-Jepang dan Pengukuhan BNPT
Topics Covered – Beberapa isu politik yang mendapat perhatian pada hari ini mencakup kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Jepang, serta penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menguatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Berikut rangkuman berita politik yang menjadi sorotan, disusun oleh ANTARA.
Kerja Sama Pertahanan RI-Jepang dalam Kondisi Global
Di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin. Pertemuan ini menjadi titik awal dari peningkatan kerja sama pertahanan antara kedua negara, terutama dalam bidang maritim.
“Kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kestabilan di tengah kenaikan ketegangan konflik global, termasuk di wilayah Timur Tengah,” kata Koizumi dalam pernyataan bersama setelah pertemuan. Menurutnya, kesamaan nilai dasar antara Indonesia dan Jepang, seperti posisi sebagai negara kepulauan, menjadi dasar kuat untuk kolaborasi yang lebih dalam. Koizumi menekankan bahwa upaya ini akan memberikan dampak positif pada keamanan dan perdamaian kawasan.
Koizumi menjelaskan bahwa pertahanan maritim menjadi area utama kerja sama karena pentingnya kepentingan kedua negara dalam mengatasi ancaman dari laut. Ia menambahkan bahwa keberhasilan kerja sama ini akan menguntungkan kedua negara dan seluruh wilayah Asia Tenggara.
Penguatan BNPT sebagai Langkah Strategis
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan Perpres Nomor 9 Tahun 2026 untuk memperkuat struktur organisasi BNPT. Dokumen ini diterbitkan pada Senin, 9 Februari 2026, dan secara resmi mencabut Perpres Nomor 46 Tahun 2010 yang sebelumnya berlaku. Penggantian ini bertujuan memperjelas tugas-tugas BNPT dalam menangkal terorisme global.
Dalam reorganisasi terbaru, BNPT dibagi menjadi empat deputi utama. Masing-masing deputi diberikan peran spesifik, seperti deradikalisasi, kesiapsiagaan nasional, koordinasi antarlembaga hukum, serta kerja sama internasional. Struktur ini diharapkan meningkatkan efektivitas tindakan penanggulangan terorisme di tingkat nasional maupun regional.
Komitmen DPR untuk Muliakan Profesi Guru
Di bidang pendidikan, Komisi X DPR RI menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan penghargaan terhadap profesi guru melalui RUU Sisdiknas. Wakil Ketua Komisi X, Kurniasih Mufidayati, mengungkapkan bahwa RUU ini bertujuan menyamakan posisi guru dengan profesi lain seperti dokter atau insinyur.
“Jika seseorang dianggap sebagai profesi, maka kesejahteraannya harus ditingkatkan,” kata Kurniasih dalam pernyataan yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin. Ia menambahkan bahwa RUU tersebut mencerminkan langkah logis untuk menjadikan guru sebagai bagian dari sistem profesi yang terhormat.
Kurniasih menjelaskan bahwa RUU ini tidak hanya memperkuat status guru, tetapi juga menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak mereka sebagai pengajar. Dengan adanya RUU ini, diharapkan semangat keprofesionalan dan kebanggaan terhadap profesi guru dapat terwujud.
Dukungan TNI dalam Pembekalan LPDP
Anggota Komisi XI DPR RI, M. Hasanuddin Wahid, menyatakan tidak ada masalah jika TNI terlibat dalam program pembekalan calon penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Pernyataan ini diberikan saat Wahid diwawancara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
“TNI memainkan peran penting dalam meningkatkan patriotisme generasi muda, terutama mereka yang akan melanjutkan studi di luar negeri,” ujar Wahid. Ia menekankan bahwa keberadaan TNI dalam pembekalan beasiswa LPDP bisa menjadi sarana untuk memperkuat semangat cinta tanah air di kalangan pelajar dan mahasiswa.
Menurut Wahid, nilai-nilai nasionalisme dan kebanggaan akan lebih terasa jika peserta beasiswa diberikan pendidikan yang memperhatikan aspek kebangsaan. Dengan demikian, keikutsertaan TNI dalam program ini tidak hanya aman, tetapi juga bernilai positif.
Partai Buruh Dukung Pembentukan Satgas Mitigasi PHK
Sejumlah isu politik lainnya melibatkan dukungan Partai Buruh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh. Pembentukan satgas ini dilakukan setelah deklarasi oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5).
Said Iqbal, Presiden Partai Buruh, mengatakan bahwa KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) juga setuju dengan inisiatif ini. “Pembentukan Satgas merupakan bentuk respons terhadap kebutuhan pengamanan kesejahteraan buruh, terutama dalam menghadapi PHK yang meningkat,” kata Iqbal saat diwawancara ANTARA di Jakarta, Senin.
Iqbal menjelaskan bahwa Satgas ini lahir dari usulan KSPI kepada Presiden Prabowo bersama Kementerian Koordinator Perekonomian pada acara sarasehan yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri pada tahun 2025. Usulan ini didasari oleh kebutuhan untuk menangani PHK secara lebih sistematis.
Secara keseluruhan, berbagai isu politik yang diangkat pada hari ini menunjukkan langkah-langkah strategis dari pemerintah dan lembaga legislatif dalam menghadapi tantangan global, baik dalam bidang pertahanan maupun pendidikan. Selain itu, perhatian terhadap kesejahteraan buruh juga mencerminkan upaya memperkuat keadilan sosial dalam sistem perekonomian nasional.
