Strategi Penting: Soroti Krisis Energi, Pakar Ingatkan Ekonomi Bisa Tumbuh di Bawah 5%

Soroti Krisis Energi, Pakar Ingatkan Ekonomi Bisa Tumbuh di Bawah 5%

Konflik di Iran memicu ketegangan di Timur Tengah, yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak. Hal ini menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia. Arcandra Tahar, anggota Dewan Ahli Prasasti dan pakar energi, menjelaskan bahwa dalam kerangka industri energi global, Indonesia tidak memiliki kebebasan penuh dalam menentukan harga minyak. “Harga minyak terutama dipengaruhi oleh dinamika pasar. Negara ini membeli dari pasar internasional, baik melalui K3S maupun Pertamina, dan menjual dengan mengacu pada harga global,” katanya.

Kenaikan Harga Minyak Memicu Risiko Fiskal

Arcandra menambahkan, tekanan terhadap anggaran negara semakin meningkat karena harga minyak dunia sekarang jauh lebih tinggi dari asumsi dalam APBN. Asumsi tahunan 2026 mengharapkan harga minyak sekitar US$70 per barel, sementara harga pasar saat ini berada di US$90-100 per barel. Ini menunjukkan peningkatan risiko geopolitik dan keterbatasan pasokan energi global. Di tengah kenaikan harga BBM dan pelemahan Rupiah, pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengelola kebijakan ekonomi.

“Jika harga BBM tetap pada tingkat sekarang, subsidi energi bisa meningkat signifikan, sehingga memberi tekanan besar pada APBN,” ujarnya.

Halim Alamsyah, anggota Dewan Ahli Prasasti, menghitung bahwa dengan skenario harga minyak US$100 per barel dan Rupiah di sekitar Rp17.000 per dolar, defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar hingga 3,3-3,5% dari PDB. “Angka ini melebihi ambang defisit 3% yang selama ini menjadi target pemerintah,” katanya.

Menurut analisis Prasasti, perubahan harga BBM bisa memperbesar inflasi sekitar 0,7 hingga 1,8 poin persentase, bergantung pada tingkat dan waktu penyesuaian. “Dalam skenario harga minyak tinggi yang berlangsung lama, pertumbuhan ekonomi Indonesia mungkin melambat ke rentang 4,7-4,9%, di bawah rata-rata pertumbuhan 5% beberapa tahun terakhir,” tambah Halim.

Stabilitas Sistem Keuangan Jadi Fokus Utama

Piter Abdullah, Direktur Kebijakan dan Program Prasasti, menekankan bahwa pemerintah saat ini berusaha mempertahankan daya beli masyarakat dengan menahan kenaikan harga BBM. Namun, keberlanjutan kebijakan ini tergantung pada perkembangan harga minyak global. “Apabila kenaikan harga minyak berlanjut hingga akhir tahun, sulit lagi menghindari kenaikan BBM. Masyarakat dan pelaku bisnis perlu memahami bahwa penyesuaian harga energi dalam situasi tertentu adalah bagian dari respons kebijakan yang wajar, selama disertai kompensasi yang tepat,” katanya.

“Kenaikan harga energi, pelemahan Rupiah, serta tekanan fiskal harus diantisipasi dari perspektif stabilitas sistem keuangan,” ujar Piter.

Menurutnya, koordinasi antarlembaga keuangan menjadi penting dalam situasi ketidakpastian global. “KSSK perlu menjadi pusat pengambilan keputusan untuk mengarahkan stabilitas ekonomi,” tambahnya.

Kebijakan Pemerintah Harus Adaptif

Prasasti menilai pemerintah perlu respons cepat terhadap ancaman dari perubahan geopolitik. Gangguan pasokan energi dan bahan baku industri bisa meningkatkan biaya produksi serta menekan produktivitas sektor manufaktur. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan energi bagi industri, termasuk gas, harus menjadi prioritas. “Kebijakan yang tidak fleksibel berisiko mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” pungkas para ahli.