Ma’ruf Amin ungkap harapan atas implementasi wajib halal 18 Oktober
Persiapan Wajib Halal 18 Oktober 2026 Didorong Berjalan Selaras
Ayobantudonasi.com – Penerapan kewajiban sertifikasi halal yang dijadwalkan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026 diharapkan berlangsung tertib dan bertahap, dengan kesiapan yang sejalan antara pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat. Mantan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin menilai keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, melainkan juga oleh kesiapan pihak yang akan menjalankannya.
Harapan tersebut disampaikan Ma’ruf Amin saat ditemui di JICC, Senayan, Jakarta, pada Kamis. Ia memandang target idealnya adalah seluruh unsur terkait telah siap, tetapi pelaksanaan secara bertahap dengan cakupan mayoritas pelaku usaha juga dapat menjadi perkembangan yang berarti.
“Harapannya memang sudah seluruhnya, tapi mungkin bisa dalam tahapan sebagian besar,” kata Ma’ruf Amin.
Kewajiban halal telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang. Karena itu, penerapannya perlu dijalankan dengan memperhatikan kapasitas lembaga pelaksana, kesiapan rantai usaha, dan pemahaman masyarakat terhadap proses yang berlaku. Keselarasan ini penting agar kebijakan tidak berhenti pada ketentuan administratif, tetapi benar-benar dapat diterapkan secara efektif dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Pelaku Usaha Perlu Memulai Persiapan
Ma’ruf Amin, yang juga pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia, menekankan bahwa dunia usaha perlu mengambil langkah persiapan sejak dini. Sertifikasi halal menjadi bagian yang harus dipenuhi pelaku industri agar pelaksanaan ketentuan pada 2026 dapat berjalan lebih optimal.
“(Pelaku industri) Sudah harus siap sertifikasi, saya kira. Kita harapkan begitu,” kata mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.
Bagi pelaku usaha, kesiapan tersebut berkaitan dengan pemenuhan proses sertifikasi sesuai mekanisme yang tersedia. Langkah ini relevan bagi usaha yang memproduksi, mengolah, atau memperdagangkan produk yang masuk dalam cakupan pengaturan halal. Persiapan lebih awal juga membantu pelaku usaha memahami persyaratan dan mengurus pengajuan tanpa harus menunggu mendekati tanggal penerapan kewajiban.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran dalam mendukung tujuan kebijakan. Pemahaman atas informasi halal dan sistem jaminan produk halal dapat membantu publik melihat kebijakan ini sebagai upaya penyelenggaraan yang memerlukan kerja bersama, bukan semata kewajiban yang dibebankan kepada satu pihak.
“Harapan dari Undang-Undang itu bisa terlaksana dengan baik. Antara aturan dengan kesiapan masyarakat itu harus satu arah,” katanya.
Sertifikasi Gratis untuk UMKM
Pemerintah menyiapkan fasilitas sertifikasi halal tanpa biaya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjelang pelaksanaan Wajib Halal 18 Oktober 2026. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ahmad Haikal Hasan, menyatakan bahwa layanan tersebut diperuntukkan bagi UMKM dan kelompok usaha sejenis.
“Untuk UMKM dan sejenisnya, gratis, tidak ada bayaran apapun,” kata Haikal.
Fasilitas itu disediakan melalui Program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehati 2026. Pemerintah telah menyiapkan kuota bagi 1,35 juta UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal gratis. Pelaku usaha yang ingin memanfaatkan program tersebut dapat mengajukan permohonan melalui sistem SiHalal.
Ketersediaan kuota gratis memberi ruang bagi UMKM untuk mempersiapkan kepatuhan terhadap ketentuan halal tanpa menambah beban biaya sertifikasi. Hal ini penting karena UMKM merupakan bagian besar dari kegiatan usaha yang berhadapan langsung dengan konsumen, mulai dari produksi pangan hingga berbagai jenis produk dan layanan lain yang perlu memenuhi ketentuan sesuai cakupannya.
Pelaku usaha tetap perlu memastikan informasi dan dokumen pengajuan dipersiapkan secara benar melalui sistem yang telah ditetapkan. Pemanfaatan program gratis akan lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan, sehingga proses pengajuan dapat berjalan sesuai prosedur dan kuota yang tersedia dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan.
Bukan Pembatasan bagi Dunia Usaha
Ahmad Haikal Hasan juga menegaskan bahwa regulasi Wajib Halal tidak dirancang sebagai bentuk larangan terbatas, pembatasan kegiatan usaha, maupun pemaksaan terhadap pelaku usaha. Penegasan ini menempatkan kebijakan halal sebagai kerangka penyelenggaraan yang dijalankan melalui aturan dan mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.
Dengan waktu penerapan yang mengarah ke 18 Oktober 2026, perhatian utama berada pada kesiapan bersama. Otoritas pelaksana perlu memastikan layanan sertifikasi dapat diakses, pelaku usaha perlu melengkapi persiapan yang diperlukan, dan masyarakat perlu memahami arah kebijakan tersebut. Koordinasi dari ketiga unsur itu akan menentukan apakah mandat Undang-Undang dapat diterapkan secara baik di lapangan.
Target penerapan wajib halal pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang jumlah sertifikat yang diterbitkan. Kebijakan ini juga menuntut kesiapan proses, pemahaman pelaku usaha, serta dukungan masyarakat agar aturan yang sudah ditetapkan dapat berjalan satu arah dengan kondisi nyata. Dukungan sertifikasi gratis bagi 1,35 juta UMKM menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk membantu transisi menuju penerapan tersebut.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Ma ruf Amin ungkap harapan atas?Ma ruf Amin ungkap harapan atas is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Ma ruf Amin ungkap harapan atas matter?Ma ruf Amin ungkap harapan atas matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.