Anggota DPR minta revitalisasi sekolah tak berhenti di perbaikan fisik
Revitalisasi Sekolah Pascabencana di Sumatera Utara: DPR Tekan Pemenuhan Sarana Belajar, Bukan Sekadar Bangunan
Ayobantudonasi.com – Perbaikan dinding, atap, dan fondasi sekolah yang rusak akibat bencana memang menjadi langkah pertama yang paling terlihat. Namun, bagi ribuan siswa di Sumatera Utara, bangunan yang berdiri tegak tanpa meja, kursi, komputer, atau printer yang berfungsi tidak otomatis berarti ruang kelas siap digunakan. Titik inilah yang menjadi sorotan utama Komisi X DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke SD Negeri 060950 Medan pada Rabu, sebuah kunjungan yang mengungkap jurang antara pemulihan fisik dan pemulihan fungsional pendidikan.
Aspirasi dari Lapangan: Keluhan Mebel dan Perangkat Digital
Abdul Fikri Faqih, anggota Komisi X DPR RI, menyampaikan bahwa interaksi langsung dengan kepala sekolah dan para guru di Medan memperlihatkan pola keluhan yang konsisten. Bangunan sudah diperbaiki, tetapi isi ruang kelas—mebel, perangkat komputer, printer, dan alat bantu ajar lainnya—masih banyak yang rusak atau belum diganti.
"Revitalisasi kan fisik, maksudnya bangunan, tapi mebel itu juga masih dikeluhkan. Kemudian, alat-alat bantuan dari pemerintah, seperti komputer, printer, dan sebagainya masih ada yang rusak. Tadi, kita menyerap aspirasi dan sudah semuanya dicatat," kata Fikri di Jakarta, Rabu.
Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa definisi "revitalisasi" yang terlalu sempit—dibatasi pada konstruksi sipil—akan meninggalkan sekolah dalam kondisi tidak operasional secara pedagogis. Tanpa perangkat ajar yang memadai, guru tidak dapat menjalankan kurikulum secara normal, dan siswa kehilangan akses terhadap metode pembelajaran yang dirancang untuk jenjang mereka.
Mekanisme Pendanaan Bertahap: Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan Inpres
Terkait pertanyaan bagaimana kebutuhan sarana tersebut akan dipenuhi, Fikri menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun skema pembiayaan yang tidak datang sekaligus, melainkan secara bertahap. Sebagian anggaran dialokasikan melalui kementerian teknis—dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek)—sementara sebagian lain bersumber dari Instruksi Presiden (Inpres).
"Alhamdulillah, memang secara bertahap ada yang sebagian dianggarkan di kementerian terkait, dalam hal ini Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek, tapi sebagian juga pakai Inpres (Instruksi Presiden)," ucap Fikri.
Pendekatan bertahap ini mencerminkan realitas fiskal pascabencana: kebutuhan yang sangat besar tidak dapat dipenuhi dalam satu siklus anggaran. Namun, Fikri menekankan bahwa keberhasilan seluruh program revitalisasi pada akhirnya bergantung pada ketersediaan fasilitas penunjang yang memadai, bukan sekadar pada penyelesaian pekerjaan sipil. Tanpa itu, kegiatan belajar mengajar tidak akan kembali berjalan secara optimal.
Gap Administratif: Lima Sekolah yang Terlewat
Di antara sekitar 1.130 sekolah di Sumatera Utara yang tercatat terdampak bencana, evaluasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar sudah mendapatkan penanganan. Akan tetapi, Fikri menyoroti temuan konkret: lima sekolah belum masuk daftar penerima bantuan revitalisasi karena persoalan administratif—kelalaian data, ketidaklengkapan dokumen, atau miskomunikasi antarinstansi.
Keberadaan perwakilan Kemendikdasmen dalam rombongan Komisi X saat kunjungan ke Medan memungkinkan masalah tersebut diproses secara langsung di lokasi. Fikri berharap perbaikan administratif untuk kelima sekolah yang tertinggal itu dapat dirampungkan dalam pekan yang sama, sehingga tidak ada satuan pendidikan yang ditinggalkan di luar jangkauan program pemulihan.
"Terima kasih kepada Kemendikdasmen dan semua unsur pemerintah yang sudah menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi X tentang perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan pendidikan. Dari 1.130 sekolah yang terdampak bencana, memang secara umum sudah disentuh, diberi bantuan, dan direvitalisasi sesuai dengan kondisinya masing-masing," ujar dia.
Komitmen Kemendikdasmen dan Prioritas Nasional
Sebelum kunjungan Komisi X, Kemendikdasmen telah menyampaikan komitmen untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi layanan pendidikan bagi satuan pendidikan yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa pemenuhan hak belajar peserta didik merupakan prioritas utama di setiap tahapan penanganan bencana.
Langkah-langkah yang dijalankan mencakup pemulihan pembelajaran, revitalisasi dan relokasi sarana serta prasarana, penyediaan ruang kelas darurat, serta pemberian bantuan langsung bagi pendidik dan peserta didik yang terdampak. Prioritas pengawasan pemerintah saat ini difokuskan pada daerah terdampak bencana, termasuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dua provinsi yang paling parah terkena dampak cuaca ekstrem dalam periode terakhir.
"Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan hak belajarnya karena terdampak bencana. Karena itu, kami memastikan layanan pendidikan tetap berjalan sambil mempercepat pemulihan sarana dan prasarana agar peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman," ujar Mendikdasmen Mu'ti.
Konteks dan Implikasi
Bencana hidrometeorologi—banjir, longsor, dan cuaca ekstrem—telah menjadi ancaman berulang bagi infrastruktur pendidikan di pesisir dan pegunungan Sumatera. Setiap kejadian tidak hanya merusak bangunan, tetapi juga memutus rantai pembelajaran selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Dalam konteks ini, kecepatan respons pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penentu apakah siswa kembali ke kelas dalam satu semester atau kehilangan seluruh tahun ajaran.
Fikri juga mengapresiasi komitmen tenaga pendidik di daerah bencana yang memastikan kegiatan pendidikan tidak terhenti meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas. Pengakuan ini penting: di balik statistik pemulihan, ada guru-guru yang mengajar di ruang kelas darurat, di teras rumah, atau di tenda sementara, memastikan bahwa hak belajar anak tetap terpenuhi sementara proses rekonstruksi berlangsung.
Tantangan ke depan bukan lagi soal apakah pemerintah akan bertindak—komitmen dan mekanisme pendanaan sudah ada—melainkan soal kecepatan, kelengkapan data, dan koordinasi lintas kementerian agar tidak ada sekolah yang tersingkir dari daftar penerima bantuan karena kesalahan administratif sekecil apa pun. Dengan sekitar 1.130 sekolah di Sumatera Utara yang sudah disentuh dan ribuan lagi di Sumatera Barat yang masih dalam proses, pekerjaan rumah pemulihan pendidikan pascabencana masih jauh dari selesai.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Anggota DPR minta revitalisasi sekolah tak berhenti?Anggota DPR minta revitalisasi sekolah tak berhenti is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Anggota DPR minta revitalisasi sekolah tak berhenti matter?Anggota DPR minta revitalisasi sekolah tak berhenti matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.