Pansus DPR RI dorong desain industri jadi aset ekonomi NTT
Perlindungan Desain Industri Didorong Menjadi Penggerak Ekonomi NTT
Ayobantudonasi.com – Potensi kreatif masyarakat Nusa Tenggara Timur dinilai dapat tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar apabila desain industri memperoleh perlindungan yang memadai. Produk tenun, kriya, kerajinan, kemasan, hasil UMKM, hingga karya ekonomi kreatif tidak hanya memiliki nilai budaya dan estetika, tetapi juga dapat menjadi aset kekayaan intelektual yang memberi manfaat berkelanjutan bagi penciptanya.
Isu tersebut mengemuka dalam pembahasan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desain Industri DPR RI di Kupang. Ketua Pansus RUU Desain Industri DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumodi menekankan pentingnya sistem perlindungan yang membuat karya masyarakat tidak berhenti sekadar sebagai barang yang dipasarkan.
“Kalau kita mau melindungi hak para pendesain, pendaftaran lebih masuk akal karena harus dipastikan tidak ada tumpang tindih dengan hak orang lain,” kata Rahayu.
Pendaftaran desain dipandang penting untuk memberi kepastian atas karya yang dikembangkan pelaku usaha. Langkah ini juga dapat membantu mencegah peniruan maupun pemakaian desain tanpa persetujuan pemiliknya. Dengan perlindungan yang tepat, pelaku kreatif memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengelola, memasarkan, dan mengembangkan hasil karyanya.
Potensi besar, pemanfaatan perlindungan masih rendah
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT Silvester Sili Laba menyampaikan bahwa daerah ini memiliki ruang pengembangan desain industri yang luas. Kekayaan tersebut terlihat pada ragam produk tenun, kerajinan tangan, karya kriya, produk usaha mikro, kecil, dan menengah, rancangan kemasan, serta berbagai hasil ekonomi kreatif warga.
Namun, besarnya potensi itu belum sejalan dengan penggunaan mekanisme perlindungan desain industri. Data Kanwil Kementerian Hukum NTT mencatat hanya tujuh permohonan desain industri sepanjang 2022 hingga 2026. Dua permohonan diajukan pada 2023, dua lainnya pada 2024, dan tiga permohonan tercatat pada 2026. Tidak terdapat permohonan pada 2022 maupun 2025.
Jumlah tersebut tidak menggambarkan minimnya kreativitas masyarakat NTT. Kondisi itu justru menunjukkan adanya jarak antara banyaknya karya yang berpotensi dilindungi dan pemahaman pelaku usaha terhadap sistem kekayaan intelektual. Bagi perajin atau UMKM, desain yang melekat pada produk sering kali belum dipandang sebagai aset yang dapat dijaga haknya dan memiliki nilai ekonomi.
“Masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami bahwa desain yang mereka hasilkan dapat menjadi aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan perlu dilindungi,” ujar Silvester.
Pemahaman mengenai jenis perlindungan kekayaan intelektual menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Setiap produk memiliki karakter yang berbeda, sehingga bentuk perlindungannya perlu disesuaikan dengan unsur yang hendak dijaga. Penguatan literasi akan membantu masyarakat mengenali nilai dari desain yang mereka ciptakan sebelum karya itu beredar lebih luas di pasar.
Fasilitasi pendaftaran bagi UMKM dan perajin
Keterbatasan kemampuan untuk mengurus pendaftaran secara mandiri masih menjadi salah satu hambatan. Situasi ini dapat dirasakan terutama oleh UMKM, perajin, desainer lokal, dan pelaku ekonomi kreatif yang harus membagi perhatian antara produksi, pemasaran, serta pengelolaan usaha sehari-hari.
Karena itu, pemerintah daerah didorong menyediakan fasilitasi pendaftaran desain industri bagi kelompok-kelompok tersebut. Pendampingan dapat membantu pelaku usaha memahami proses administrasi, menyiapkan dokumen, serta memastikan karya yang diajukan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah pendampingan memiliki arti penting karena nilai suatu produk tidak hanya berasal dari bahan dan proses pembuatannya. Bentuk, tampilan, ornamen, maupun rancangan kemasan dapat menjadi pembeda di tengah persaingan. Ketika unsur desain tersebut mendapat kepastian perlindungan, pelaku usaha memiliki peluang lebih baik untuk menjaga keunikan produk yang dibangun melalui kreativitas dan pengalaman mereka.
Tarif afirmatif dan perluasan sentra kekayaan intelektual
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI Hermansyah Siregar menyatakan pemerintah telah menyiapkan afirmasi tarif penerimaan negara bukan pajak bagi UMKM. Kebijakan itu ditujukan untuk memudahkan pelaku usaha kecil memperoleh perlindungan kekayaan intelektual tanpa terbebani biaya yang terlalu berat.
Selain kebijakan tarif, pemerintah juga mendorong pembentukan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Sentra tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi, edukasi, dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai perlindungan kekayaan intelektual.
Hingga akhir 2025, terdapat 426 sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Melalui berbagai bentuk kerja sama, jumlah sentra yang terhubung telah mencapai 1.304.
“Semua perguruan tinggi harus punya sentra kekayaan intelektual. Penting itu sebagai sarana komunikasi,” kata Hermansyah.
Pemerintah juga menyiapkan forum koordinasi kekayaan intelektual di daerah. Forum ini diarahkan untuk memperkuat hubungan antara para pemangku kepentingan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, sehingga informasi serta kebutuhan pendampingan dapat disampaikan dengan lebih efektif.
“Jadi pemerintah saat ini memang sangat gencar mendorong kekayaan intelektual sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi ke depan,” kata Hermansyah.
Bagi NTT, penguatan desain industri dapat membuka cara pandang baru terhadap karya lokal. Perlindungan bukan semata proses administratif, melainkan bagian dari upaya memberi pengakuan atas kreativitas masyarakat. Jika akses pendaftaran, edukasi, dan pendampingan semakin mudah, desain dari berbagai produk lokal berpeluang berkembang sebagai kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pansus DPR RI dorong desain industri?Pansus DPR RI dorong desain industri is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pansus DPR RI dorong desain industri matter?Pansus DPR RI dorong desain industri matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.