Menkum minta jajarannya patroli siber jaring aspirasi masyarakat
Kemenkum Perkuat Pemantauan Media Sosial untuk Menyerap Keluhan Publik
Ayobantudonasi.com – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meminta seluruh jajaran Kementerian Hukum memperluas perhatian terhadap percakapan masyarakat di ruang digital. Langkah ini ditujukan agar aspirasi, kritik, maupun keluhan terkait layanan pemerintah dapat diketahui lebih cepat dan ditindaklanjuti secara langsung.
Dalam kegiatan PASTI Ada Solusi di Jakarta pada Jumat, Supratman menegaskan bahwa media sosial tidak hanya dipandang sebagai sarana komunikasi satu arah. Kanal tersebut juga perlu menjadi ruang pengawasan publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Kementerian Hukum.
“Menteri saja memberi komentar kepada posting-an yang teman-teman lakukan. Saya komentar,” ucap Supratman.
Ia mendorong unit-unit kerja di lingkungan Kemenkum untuk menjalankan patroli siber secara aktif. Pemantauan itu diharapkan membantu instansi menemukan persoalan yang dialami warga, termasuk hambatan dalam mengakses layanan administrasi hukum, kekayaan intelektual, maupun informasi hukum.
Hambatan SDM dan Anggaran Diminta Segera Dilaporkan
Supratman juga meminta pejabat dan pegawai tidak menunda penyampaian kendala yang dapat menghambat pelayanan atau kegiatan pemantauan digital. Kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran harus segera dilaporkan agar ada langkah penyelesaian yang jelas.
Ia menyatakan siap menindaklanjuti persoalan tersebut bersama Sekretaris Jenderal Kemenkum. Jika diperlukan, kementerian akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas kebutuhan penyesuaian anggaran serta ketentuan yang mendukung pelaksanaannya.
Pesan tersebut menekankan pentingnya respons internal yang cepat. Patroli media sosial akan sulit memberi manfaat apabila laporan masyarakat tidak diteruskan kepada unit yang tepat atau jika hambatan operasional dibiarkan tanpa tindak lanjut. Karena itu, kesiapan personel, mekanisme penerusan aduan, dan dukungan anggaran menjadi unsur yang saling berkaitan.
Masyarakat Diajak Mengawasi Janji Layanan
Menteri Hukum turut membuka ruang yang lebih luas bagi warga untuk menyampaikan kritik melalui media sosial. Masyarakat diminta tidak ragu bersuara apabila ada janji pelayanan dari jajaran eselon I Kemenkum yang belum dipenuhi atau jika terdapat persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Supratman menegaskan dirinya akan memantau media sosial dan merespons keluhan yang disampaikan publik. Bagi masyarakat, keterlibatan ini dapat menjadi jalur tambahan untuk menyampaikan pengalaman layanan, selain mekanisme pengaduan yang tersedia pada masing-masing unit.
“Itu bagian dari cara saya untuk meminta bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar peduli dan mengontrol Kementerian Hukum,” tuturnya.
Partisipasi publik dalam pengawasan layanan pemerintah memiliki arti penting karena pengguna layanan berada pada posisi yang paling dekat dengan proses yang mereka alami. Masukan yang disampaikan secara jelas dapat membantu instansi mengenali kebutuhan perbaikan, mulai dari informasi prosedur, kecepatan proses, hingga kemudahan akses layanan.
Namun, penyampaian kritik juga perlu disertai informasi yang cukup agar dapat ditelusuri. Warga dapat menjelaskan jenis layanan yang digunakan, kendala yang ditemui, serta waktu kejadian tanpa membagikan data pribadi atau dokumen sensitif secara terbuka. Dengan cara itu, keluhan dapat lebih mudah diarahkan kepada pihak yang berwenang.
Volume Layanan Mencapai Jutaan Permohonan
Di tengah dorongan untuk memperkuat pengawasan digital, Supratman tetap memberikan apresiasi atas capaian layanan Kemenkum. Hingga September 2026, layanan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Badan Pembinaan Hukum Nasional telah menangani jutaan permohonan serta layanan bagi masyarakat.
Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, hingga 20 September 2026 terdapat 11,19 juta permohonan yang masuk. Sebanyak 11,07 juta permohonan telah dituntaskan, setara dengan 98,95 persen dari total permohonan yang diterima dalam sistem layanan tersebut.
Dari keseluruhan proses itu, 158.429 permohonan tidak dapat diterima setelah melewati tahap verifikasi. Sementara itu, jumlah permohonan yang diterima mencapai 10,92 juta. Angka tersebut menunjukkan besarnya volume pekerjaan administrasi hukum yang harus dikelola, sekaligus pentingnya ketelitian dalam pemeriksaan setiap pengajuan.
Layanan kekayaan intelektual juga mencatat aktivitas tinggi. Sejak Januari sampai 23 September 2026, jumlah permohonan yang masuk mencapai 293.195. Dari jumlah tersebut, 104.136 permohonan telah diberikan atau didaftarkan.
Sementara itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah memberikan 9,87 juta layanan di seluruh Indonesia. Cakupan layanan BPHN meliputi penyuluhan hukum, peningkatan literasi hukum, jaringan informasi dan dokumentasi hukum, analisis dan evaluasi, serta layanan pengaduan.
Respons Digital sebagai Bagian dari Perbaikan Layanan
Pemantauan percakapan daring dapat melengkapi layanan tatap muka dan kanal pengaduan resmi yang telah berjalan. Ketika keluhan cepat dikenali, instansi memiliki peluang lebih besar untuk memberikan penjelasan, mengarahkan warga ke prosedur yang tepat, atau memperbaiki kendala yang muncul dalam pelaksanaan layanan.
Komitmen Kemenkum untuk menerima pengawasan masyarakat melalui media sosial juga menempatkan keterbukaan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan. Besarnya jumlah permohonan pada berbagai unit menunjukkan bahwa kualitas respons dan kemampuan menyelesaikan persoalan akan tetap menjadi perhatian utama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Menkum minta jajarannya patroli siber jaring?Menkum minta jajarannya patroli siber jaring is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Menkum minta jajarannya patroli siber jaring matter?Menkum minta jajarannya patroli siber jaring matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.