Strategi Penting: Kemenhut sebut Bromo prioritas jadi kawasan wisata berkelas dunia
Kemenhut Prioritaskan Bromo Sebagai Kawasan Wisata Global
Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemimpin Departemen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, menegaskan bahwa Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) akan menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan kawasan wisata unggulan global. “Negara berkomitmen untuk mengembangkan sejumlah taman nasional menjadi destinasi berkelas dunia, dan Bromo Tengger Semeru menjadi salah satu yang diutamakan,” ujarnya saat menghadiri peresmian Jalur Lingkar Kaldera Tengger (JLKT) di kawasan TNBTS, Senin.
Strategi Pengelolaan Terpadu
Satyawan menjelaskan bahwa pembangunan JLKT merupakan komponen penting dari strategi pengelolaan taman nasional secara terpadu. Dengan 57 taman nasional yang ada di Indonesia, pihaknya menargetkan sebagian besar menjadi contoh pengelolaan yang menyeimbangkan aspek ekologi, perlindungan flora dan fauna, serta kebutuhan ekonomi masyarakat. “JLKT menjadi alat strategis untuk menyatukan tujuan konservasi dan pembangunan ekonomi,” tambahnya.
“Kami berharap JLKT menjadi titik awal transformasi Bromo menjadi destinasi yang lebih tertata dan berkelanjutan. Jika lingkungan terjaga, maka kehidupan masyarakat akan lebih baik. Budaya tetap terjaga, dan kawasan ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang,” ujar Satyawan.
Sementara itu, Bupati Probolinggo Mohammad Haris menyoroti peresmian JLKT sebagai kesempatan strategis untuk menjaga keberlanjutan kawasan Tengger. “Kami menganggap ini sebagai langkah awal dalam mempertahankan eksistensi Bromo. Jalur kaldera nantinya akan dibangun sepanjang 13 kilometer, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara jumlah wisatawan yang meningkat dan perlindungan lingkungan serta budaya,” katanya.
Menurut Haris, kawasan Bromo memiliki nilai ekonomi yang tinggi dari sektor pariwisata, tetapi juga nilai spiritual dan budaya yang perlu dijaga bersama. “Kita tidak boleh hanya mengejar euforia alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta adat istiadat masyarakat setempat,” lanjutnya.
