New Policy: Hardiknas, Akademisi: Arah pendidikan harus pacu peningkatan mutu SDM

Hardiknas, Akademisi: Arah pendidikan harus pacu peningkatan mutu SDM

New Policy – Makassar – Pada perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), para akademisi di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Dr. Hadawiah Harita, menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Menurutnya, kemajuan bangsa bergantung pada sistem pendidikan yang solid, mulai dari lingkungan keluarga hingga jalur formal. “Pendidikan berkualitas menjadi fondasi bagi masyarakat yang cerdas,” ujar Hadawiah pada hari Sabtu di Makassar. Ia menyoroti bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa terlepas dari peran pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing.

“Masyarakat yang cerdas lahir dari pendidikan yang baik, bukan dari pemberian privilese atau perlakuan istimewa kepada individu yang belum memiliki kompetensi di dunia pendidikan atau kerja,” tambahnya.

Dalam konteks ini, Hadawiah meminta pemerintah dan institusi pendidikan untuk lebih memperhatikan keadilan dalam distribusi kesempatan belajar. Ia menilai, sistem pendidikan yang tidak merata bisa memperparah ketimpangan antar generasi. Kebijakan yang lebih menekankan hasil akhir, seperti ujian nasional atau standar kelulusan, seharusnya diimbangi dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran. “Jika tidak, pendidikan hanya menjadi sarana seleksi, bukan investasi untuk masa depan,” jelasnya.

Selain itu, Hadawiah mengkritik kurangnya ruang yang diberikan kepada akademisi dalam berkontribusi pada pembuatan kebijakan negara. Ia menilai, pemikiran para dosen dan peneliti sering kali diabaikan, bahkan kritik yang disampaikan bisa disalahartikan sebagai bentuk kebencian. “Ini mengurangi peran akademisi dalam memberikan masukan yang konstruktif,” ujarnya.

Masalah kesejahteraan tenaga pendidik juga menjadi sorotan dalam perayaan Hardiknas. Hadawiah mengungkapkan bahwa guru honorer masih belum mendapatkan hak yang layak, seperti pengakuan profesi dan remunerasi yang setara. Hal ini berpotensi memperparah kesulitan dalam mempertahankan tenaga pengajar, terutama di daerah-daerah yang kurang mampu. “Kebijakan yang akan berlaku pada 2027 dapat membatasi peran guru non-ASN, sehingga perlu dipertimbangkan dengan matang,” katanya.

Kebijakan pendidikan: Kembali ke akar

Selama ini, pendidikan sering dianggap sebagai alat untuk memenuhi target pemerintah, bukan untuk membangun sistem yang berkelanjutan. Menurut Hadawiah, kebijakan penutupan program studi yang dianggap tidak sesuai kebutuhan industri perlu dikaji ulang. Ia menekankan bahwa sektor-sektor industri masih membutuhkan SDM dari berbagai disiplin ilmu, terutama di bidang yang tidak populer tetapi krusial, seperti sosiologi, sejarah, atau filosofi.

Dalam hal ini, Dr. Nuvida Raf, akademisi dari Universitas Hasanuddin, menyampaikan pandangan serupa. Ia berharap pemerintah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan. “Saat ini, peran akademisi dinilai semakin terpinggirkan, padahal mereka adalah penjaga arah pembangunan bangsa,” ujarnya.

“Kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan sumbangsih dari kalangan akademisi, padahal mereka punya wawasan yang lebih luas tentang kebutuhan masyarakat,” lanjut Nuvida.

Nuvida juga menyoroti kondisi saat ini di mana kebijakan pendidikan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi, bukan kebutuhan masyarakat. Ia menilai, hal ini bisa menyebabkan kurangnya inovasi dalam kurikulum dan metode pembelajaran. “Kita perlu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nuvida menyebutkan bahwa peran akademisi dalam mengajukan usulan kebijakan sering kali diabaikan. Ia mengkritik cara pemerintah mengambil keputusan tanpa melibatkan pendapat para peneliti. “Jika kita ingin membangun SDM yang berkualitas, kita harus memperkuat keterlibatan akademisi dalam proses pembuatan kebijakan,” jelasnya.

Dalam konteks ketimpangan, Nuvida juga menyoroti keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat tertentu. Ia menilai, perlu ada upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, agar tidak ada generasi yang tertinggal. “Pendidikan harus menjadi jalan untuk meratakan kesempatan, bukan alat penguasaan kekuasaan,” ujarnya.

Kesejahteraan pendidik: Tantangan besar

Kesejahteraan pendidik, terutama guru honorer, menjadi isu yang tidak boleh diabaikan. Nuvida menekankan bahwa kebijakan yang tidak memperhatikan hak-hak mereka bisa menyebabkan kekhawatiran bagi masa depan pendidikan. “Jika guru honorer tidak memiliki jaminan pendapatan yang memadai, mereka bisa kehilangan semangat dalam mengajar,” katanya.

Hadawiah mengungkapkan bahwa masalah ini memperlihatkan kelemahan dalam sistem pendidikan nasional. Ia menilai, kurangnya kesejahteraan bisa memicu migrasi tenaga pendidik ke sektor lain, seperti bisnis atau pemerintahan. “Ini akan mengurangi kualitas pendidikan, karena guru yang baik adalah aset paling berharga,” jelasnya.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Hadawiah meminta pemerintah dan lembaga pendidikan untuk melibatkan para dosen dalam desain kebijakan. “Akademisi memiliki pengalaman langsung dalam melatih SDM, jadi mereka harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan,” tegasnya.

Nuvida menambahkan bahwa selain kesejahteraan, perlu ada peningkatan kualitas sumber daya pendidik. “Dosen harus dilatih dengan baik, agar mampu menghadirkan inovasi di kelas,” ujarnya. Ia juga menyoroti perlunya kebijakan yang mendukung pendidikan tinggi sebagai jembatan untuk menciptakan SDM yang berkualitas.

Dalam penutupannya, keduanya sepakat bahwa pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan bangsa. “Kita tidak bisa memisahkan kemajuan ekonomi dan sosial dari kualitas pendidikan yang diterapkan,” kata Nuvida. Hadawiah menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang baik akan memberikan dampak jangka panjang, baik untuk masyarakat maupun negara.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, kedua akademisi ini berharap perayaan Hardiknas bisa menjadi momentum untuk merevisi arah kebijakan pendidikan. Mereka menilai, sistem pendidikan harus diarahkan agar bisa menghasilkan SDM yang mampu menghadapi perubahan dunia, baik dari segi teknologi maupun ekonomi. “Hanya dengan pendidikan yang berkualitas, kita bisa menciptakan bangsa yang unggul dan berdaya saing,” pungkas Hadawiah.