Strategi Penting: Wamen PPPA: Kebun Pangan Perempuan strategi penguatan peran perempuan

Wamen PPPA: Kebun Pangan Perempuan strategi penguatan peran perempuan

Jakarta – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan, menjelaskan bahwa Program Kebun Pangan Perempuan (KPP) bertujuan memperkuat peran perempuan dan keluarga di tingkat desa. “Kebun Pangan Perempuan bukan hanya sekadar proyek pertanian, tetapi menjadi strategi untuk meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga sekaligus menempatkan perempuan lebih kuat dalam pengambilan keputusan rumah tangga,” ujarnya pada acara Lokakarya Strategi Penguatan Kebun Pangan Lokal Perempuan dan Reforma Agraria di Jakarta, Jumat. Menurut Veronica, masalah yang dihadapi perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) berkaitan erat dengan kondisi ekonomi daerah. Dalam konteks ini, KPP dianggap sebagai titik awal untuk menyelesaikan berbagai tantangan, seperti kekerasan, pekerjaan anak, perkawinan dini, serta stunting.

“Masalah ini tidak bisa dipisahkan. Kebun Pangan Perempuan menjadi entry point,” kata Veronica Tan.

Kementerian PPPA telah melibatkan berbagai lembaga pemerintah dalam mewujudkan program ini. Bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, KPP terintegrasi dalam delapan inisiatif nasional untuk swasembada pangan, termasuk wilayah NTT. Di sisi lain, Kementerian Kehutanan mengatur verifikasi lahan di NTT pada 9-14 April 2026, sebagai langkah awal penerapan izin perhutanan sosial yang khusus diberikan kepada kelompok perempuan. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengoptimalkan lahan terlantar melalui mekanisme reforma agraria.

Menurut Veronica, keberhasilan program bergantung pada perempuan lokal yang memiliki semangat mencintai tanah dan bersedia berperan aktif. “Seberat apapun tantangan, selama ada champion, kita akan berikan dukungan. Siapa yang siap mengambil inisiatif, kami bersama-sama bergerak,” tambahnya. NTT dipilih sebagai daerah uji coba karena kondisi 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang menjadi fokus nasional. Sejak 2025, Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL/EBF) telah menerapkan program serupa di tujuh kabupaten NTT, dengan hasil antara lain 10 kebun yang aktif di lebih dari 10 desa, 100 perempuan terlibat langsung, produksi 40 jenis komoditas lokal, serta penurunan kasus stunting di wilayah yang dikenai intervensi.

Prevalensi stunting di NTT masih mencapai 31,4 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap menjadi tantangan utama, yang menurut Veronica Tan perlu diatasi secara holistik melalui KPP. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menciptakan dampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.