Anggaran Jalan Garut 2026 Dinilai Belum Menjawab Keluhan Warga
Ayobantudonasi.com – KDM – Keluhan mengenai kerusakan jalan di berbagai wilayah Kabupaten Garut mendapat perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia menilai porsi anggaran yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Garut untuk infrastruktur jalan pada 2026 masih jauh dari kebutuhan, terutama di tengah luasnya jaringan jalan dan tuntutan masyarakat atas akses yang layak.
Dedi Mulyadi, yang juga dikenal sebagai KDM, menyampaikan bahwa persoalan jalan tidak semata berkaitan dengan perbaikan fisik, melainkan menyangkut hak warga untuk bergerak, bekerja, memperoleh layanan, dan menjalankan kegiatan sehari-hari dengan aman. Kondisi jalan yang rusak dapat memperpanjang waktu perjalanan serta menghambat aktivitas masyarakat di daerah yang bergantung pada jalur darat.
Rekomendasi 7 Persen Belum Terpenuhi
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merekomendasikan penyediaan anggaran pembangunan jalan sebesar 7 persen dari total APBD. Nilai yang direkomendasikan mencapai Rp360 miliar.
Namun, anggaran yang tercantum oleh Pemkab Garut untuk pembangunan jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum atau PJU hanya sebesar Rp105 miliar. Angka tersebut setara sekitar 2,2 persen dari total APBD kabupaten.
Dari total Rp105 miliar itu, dana yang benar-benar ditujukan bagi pembangunan jalan hanya Rp80 miliar. Sisanya juga mencakup kebutuhan jembatan dan PJU. KDM memandang jumlah tersebut tidak sebanding dengan skala pekerjaan infrastruktur yang perlu ditangani di Garut.
“Dari angka tersebut (Rp105 miliar), alokasi untuk pembangunan jalan hanya Rp80 miliar. Tidak mungkin memperbaiki jalan yang begitu luas hanya Rp80 miliar sampai 105 miliar dengan PJU,” kata Dedi.
Perbedaan antara rekomendasi Rp360 miliar dan alokasi Rp105 miliar menjadi titik utama yang disoroti. Dalam praktik penyusunan anggaran, pembagian dana untuk sejumlah kebutuhan memang harus dilakukan secara cermat. Namun, Dedi menekankan bahwa prioritas jalan perlu ditempatkan secara memadai ketika masyarakat telah berulang kali menyampaikan dampak kerusakan akses utama.
Pemkab Garut Akan Dipanggil ke Bandung
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah lanjutan dengan memanggil Bupati Garut bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Garut ke Bandung. Pertemuan itu diarahkan untuk membahas penyesuaian APBD 2026 agar selaras dengan instruksi dan ketentuan yang direkomendasikan gubernur.
KDM menegaskan bahwa Pemkab Garut akan diminta melakukan perubahan terhadap APBD 2026. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memperbesar perhatian anggaran pada perbaikan dan pembangunan jalan, tanpa mengabaikan unsur infrastruktur lain yang turut mendukung mobilitas warga.
Jalan yang berfungsi baik memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat. Akses darat yang layak membantu perjalanan warga menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, kantor pemerintahan, maupun lokasi kerja. Bagi pengemudi angkutan, kualitas jalan juga berkaitan langsung dengan kelancaran layanan penumpang dan biaya operasional kendaraan.
Penerangan jalan umum dan jembatan tetap merupakan bagian penting dari keselamatan serta konektivitas. Meski demikian, perhatian publik dalam persoalan ini tertuju pada kebutuhan agar alokasi khusus untuk badan jalan cukup untuk menjangkau titik-titik rusak yang selama ini dikeluhkan.
Protes Warga Garut Selatan
Tekanan untuk memperbaiki akses jalan sebelumnya terlihat dalam aksi warga pada 20 Agustus 2026. Ribuan warga dari Kecamatan Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy mendatangi kantor DPRD Kabupaten Garut. Mereka didampingi ratusan sopir angkutan elf yang ikut menyuarakan persoalan jalan utama di Garut Selatan.
Warga memprotes kondisi jalur tersebut yang disebut telah rusak selama kurang lebih 11 tahun. Kerusakan itu dinilai mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas angkutan. Dalam aksi tersebut, muncul pula ancaman untuk mendorong opsi pemekaran wilayah apabila tidak ada langkah perbaikan jalan.
Keluhan dari tiga kecamatan itu memperlihatkan bahwa pembahasan anggaran infrastruktur bukan sekadar persoalan angka dalam dokumen APBD. Warga menunggu hasil yang dapat dirasakan di lapangan, terutama berupa akses yang lebih mulus, aman, dan dapat dilalui secara lebih lancar.
Pemanggilan pihak Pemkab Garut oleh Pemprov Jawa Barat menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan anggaran 2026. Perubahan porsi belanja jalan akan menjadi perhatian karena berkaitan dengan respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat Garut Selatan dan wilayah lain yang menghadapi persoalan serupa.
Pemerintah daerah pada akhirnya dihadapkan pada kebutuhan untuk menerjemahkan rencana anggaran menjadi perbaikan nyata. Bagi warga, ukuran keberhasilannya sederhana: jalan yang dapat digunakan dengan baik untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KDM?
KDM is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KDM matter?
KDM matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.
