HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan berkelanjutan anak pekerja migran
Pemerintah Indonesia Jamin Hak Pendidikan Anak Pekerja Migran di Malaysia
Ayobantudonasi.com – Kuala Lumpur — Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2026, pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan hak pendidikan yang berkelanjutan bagi putra-putri Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di Malaysia. Melalui program ini, HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan sebagai salah satu hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warganya yang berada di luar negeri. Komitmen ini mencakup kedua jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal maupun nonformal, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak PMI di berbagai lokasi.
Menurut Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Ahmad Romadhoni Surya Putra, pemerintah Indonesia telah berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak dasar anak-anak Indonesia, termasuk akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah juga memastikan bahwa akses pendidikan tersebut bersifat berkelanjutan, sehingga anak-anak Indonesia tidak terputus dari proses belajar mengajar meskipun berada di berbagai lokasi berbeda. Hal ini sejalan dengan prinsip HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali.
“Secara umum pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memenuhi hak dasar untuk akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia. Kami juga memastikan akses pendidikan tersebut berkelanjutan sehingga anak-anak Indonesia dapat melanjutkan pendidikan di manapun mereka berada,” ujar Ahmad Romadhoni Surya Putra saat ditemui ANTARA di Kuala Lumpur pada hari Kamis.
Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
Dalam menyelenggarakan pendidikan formal, pemerintah Indonesia telah mendirikan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) yang tersebar di beberapa kota utama, yaitu Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Kota Kinabalu. Institusi-institusi ini melayani peserta didik mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK). Kehadiran sekolah-sekolah ini menjadi bukti nyata bahwa HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan melalui infrastruktur yang memadai.
Sementara itu, untuk sektor pendidikan nonformal, pemerintah melalui perwakilan RI di Malaysia telah mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM). Fasilitas ini dirancang khusus untuk membantu masyarakat Indonesia yang belum menyelesaikan pendidikan formal agar dapat mengikuti program kesetaraan, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C. Selain itu, terdapat juga program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang memberikan fleksibilitas bagi peserta didik. Program-program ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pendidikan formal, tetapi juga memastikan bahwa HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan melalui berbagai pendekatan.
Di sisi lain, pihak berwenang juga melakukan proses penyetaraan bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di berbagai lembaga alternatif, antara lain Sanggar Bimbingan (SB), Community Learning Center (CLC), dan Indonesian Community Center (ICC). Menurut Dhoni, SB dan ICC berfungsi sebagai solusi alternatif dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak PMI yang tinggal di semenanjung Malaysia, sedangkan CLC menjadi solusi alternatif pendidikan nonformal untuk anak-anak PMI di daerah Sabah dan Sarawak. Keberagaman lembaga ini memperkuat komitmen pemerintah dalam memastikan pendidikan yang berkelanjutan.
Data Statistik dan Dukungan Pendidikan
Penyediaan layanan pendidikan nonformal ini merupakan upaya strategis untuk tetap memenuhi hak pendidikan anak-anak PMI yang tidak dapat mengakses pendidikan formal di sekolah-sekolah lokal maupun SILN. Tempat-tempat tersebut menjadi ruang belajar alternatif yang mendukung pengembangan pengetahuan dasar, keterampilan, nilai-nilai budaya Indonesia, serta pembinaan karakter dan dukungan psikososial. Semua upaya ini menunjukkan bahwa HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan tidak hanya sebagai janji, tetapi juga sebagai tindakan nyata.
Sebagai gambaran, jumlah SB di Semenanjung Malaysia sebanyak 75 buah dengan total siswa tercatat 2.215 orang (data April 2026). Sementara jumlah CLC di seluruh Sabah dan Sarawak sebanyak 302 dengan total jumlah murid yakni 22.031 siswa (data Mei 2026). Jumlah pelajar Indonesia di Malaysia itu belum termasuk jumlah siswa dan siswi di SIKL, SIJB, SIKK dan PKBM, dan dapat berubah jika mengikuti pembaruan data setelah pendaftaran tahun ajaran baru. Angka-angka ini mencerminkan skala besar komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan.
Dhoni mengatakan setelah menyelesaikan pembelajaran di Malaysia, anak-anak tersebut didorong untuk pulang dan melanjutkan pendidikan formal di Indonesia. Sebagai upaya komprehensif pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan yang inklusif, pemerintah menyediakan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah Atas (ADEM) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi anak-anak PMI. Melalui berbagai program ini, HAN 2026 pemerintah jamin pendidikan menjadi fondasi kuat untuk masa depan generasi muda Indonesia di luar negeri.
