BPKP peroleh dukungan Komisi XI untuk kawal program prioritas nasional
BPKP Menerima Apresiasi dari Komisi XI DPR RI dalam Rapat Kerja Tahun 2025
Ayobantudonasi.com – Jakarta telah menjadi saksi atas pertemuan penting antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam forum tersebut, kedua lembaga menyepakati penguatan kolaborasi untuk memastikan program-program prioritas nasional berjalan sesuai rencana. Rapat Kerja yang berlangsung dengan suasana konstruktif ini membahas secara komprehensif Laporan Keuangan Tahun 2025, yang menjadi dokumen krusial bagi transparansi pengelolaan anggaran negara.
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, memimpin presentasi timnya dalam menyampaikan berbagai capaian signifikan. Salah satu pencapaian paling membanggakan adalah perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan konsistensi dan kredibilitas BPKP dalam mengelola keuangan negara. Selain itu, dokumen lain yang juga meraih apresiasi serupa adalah Laporan Keuangan Pinjaman ADB Nomor 3872-INO terkait Proyek State Accountable Revitalization Additional Financing (STAR AF) Tahun 2025.
“BPKP kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk yang ke-18 kalinya secara berturut-turut. Selain itu, Laporan Keuangan Pinjaman ADB Nomor 3872-INO Proyek State Accountable Revitalization Additional Financing (STAR AF) Tahun 2025 juga berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian,”
Dari perspektif kinerja pengawasan, angka-angka yang dipaparkan menunjukkan efisiensi yang luar biasa. Dengan anggaran sebesar Rp2,4 triliun pada tahun 2025, BPKP mampu memberikan kontribusi keuangan yang substansial bagi negara dan daerah, yaitu mencapai Rp53,36 triliun. Angka ini mencerminkan multiplier effect yang positif dari setiap rupiah yang dialokasikan untuk pengawasan. Selama satu tahun penuh, BPKP melaksanakan sebanyak 11.407 kegiatan assurance dan 1.415 kegiatan consulting, menunjukkan intensitas pengawasan yang tinggi di berbagai sektor.
Realisasi anggaran yang mencapai 95,35 persen dari total pagu yang dialokasikan juga menjadi indikator positif. Angka ini menunjukkan bahwa BPKP mampu menyalurkan dana pengawasan secara optimal tanpa pemborosan yang signifikan. Ateh juga menambahkan bahwa sepanjang tahun 2025, BPKP menerima berbagai apresiasi atas kinerjanya, antara lain penghargaan di bidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan human capital, keterbukaan informasi publik, serta lima penghargaan lainnya yang mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola organisasi.
Dukungan Penuh dari Anggota Komisi XI
Dalam sesi tanggapan, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI memberikan dukungan terhadap penguatan peran BPKP. Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menyatakan dukungan terhadap penguatan kelembagaan BPKP. Menurut dia, sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP memiliki posisi strategis dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati juga menekankan keberhasilan BPKP mempertahankan opini WTP selama 18 tahun berturut-turut perlu diiringi dengan penguatan pembinaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pendampingan tersebut diharapkan mampu meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sehingga risiko kebocoran anggaran dapat diminimalkan melalui sistem pengendalian yang semakin kuat.
Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Sulawesi Tengah Muhidin Mohamad Said Fraksi Partai Golkar turut menyampaikan bahwa pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan BPKP kepada pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah. Berbagai daerah di wilayah pemilihannya disebut berhasil memperoleh opini WTP berkat pembinaan dan pendampingan yang diberikan BPKP.
“Saya terima masukan dan kritik dari Bapak Ibu Anggota Komisi XI DPR RI. BPKP akan terus memperkuat peran pendampingan kepada kementerian, lembaga, serta BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan mengedepankan pendekatan pencegahan,”
Kepala BPKP menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan Komisi XI DPR RI. Pertemuan ini membuka jalan bagi penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan aparat pengawasan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan nasional di masa mendatang.
